PBB Soroti Kekerasan dalam Aksi Protes di Indonesia, Tekankan Dialog, Hak Asasi, dan Kebebasan Pers

Jakarta — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan yang terjadi dalam rangkaian aksi protes nasional di Indonesia. Aksi-aksi tersebut dipicu oleh isu tunjangan parlemen, kebijakan penghematan (austerity measures), serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.

“Kami mengikuti dengan saksama maraknya kekerasan di Indonesia dalam konteks aksi protes nasional terkait tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab keresahan publik,” demikian pernyataan resmi PBB.

PBB menekankan bahwa otoritas di Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta berkumpul secara damai. Hak-hak tersebut, menurut PBB, harus tetap dijunjung tinggi sembari menjaga ketertiban umum, sesuai dengan norma serta standar internasional.

“Semua aparat keamanan, termasuk militer bila dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” lanjut pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya aparat dan pihak berwenang Indonesia untuk mengutamakan dialog dalam merespons demonstrasi yang belakangan berlangsung dan terus meluas di Indonesia. Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan pihaknya terus memantau situasi terkini terkait demonstrasi di Indonesia, yang turut diwarnai kekerasan hingga menimbulkan korban tewas.

Seiring dengan itu, OHCHR juga menyerukan dilakukannya investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh aparat.

Selain soal penegakan hukum, PBB menyoroti pula peran penting media dalam situasi krisis. Kebebasan pers disebut sebagai bagian fundamental dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. “Media harus diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” tegas PBB.

Pernyataan ini menambah sorotan internasional terhadap dinamika politik dan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia. Banyak kalangan menilai, respons pemerintah dan aparat terhadap gelombang protes akan menjadi ujian penting bagi komitmen Indonesia terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.