BIMBINGAN TEKNIS KELUARGA BERINTEGRITAS BERSAMA KPK

Foto bersama Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo (tengah); Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, SE (kiri); Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen. Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, S.IK, S.H, M.M, M.H, (kanan) pada Selasa pagi (17/10/2023).

SLEMAN – Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas diselenggarakan pada Selasa (17/10/2023) pagi bertempat di Hotel Crystal Lotus Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dari jajaran Pembinaan Peran Serta Masyarakat serta Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, SE, bertemakan “Membangun Keluarga Berintegritas Kita Wujudkan Sleman Sebagai Rumah Bersama”.

Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo melalui konferensi pers pada Selasa pagi (17/10/2023) di Hotel Crystal Lotus mengajak para suami dan istri untuk menolak segala bentuk korupsi di lingkungan keluarga, karena melalui keluarga lingkup terkecil dan bisa menjadi celah untuk melakukan tindakan korupsi. “Karena lingkup terkecil timbulnya korupsi, dari keluarga lah yang bisa menolak korupsi.”ungkapnya (17/10/2023). Ia juga menambahkan dengan terselenggaranya acara ini, pemerintah kabupaten Sleman tidak akan membuat regulasi, melainkan kesadaran dari diri masing-masing untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan keluarga. “Dengan adanya bimbingan teknis, tidak akan membuat regulasi, namun nanti kita akan sadar secara bersama-sama bahwa pejabat harus hati-hati dalam berdenda, dimulai dari keluarga, dan hati sendiri apabila nanti kita korupsi.”tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen. Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi yang hadir di lokasi memberikan penjelasan kepada awak media terkait 3 strategi yang dilakukan dalam upaya memberantas korupsi. “Pertama, melalui pendidikan, kita menanamkan nilai-nilai integritas, yang harapannya sehingga masyarakat tidak ingin tidak mau karena sudah tau apa itu korupsi, dampak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pencegahan, yaitu kita mendorong perbaikan-perbaikan sistem pelayanan oleh pengelola negara/pejabat sehingga tidak ada celah-celah korupsi. Kalau sistemnya sudah bagus, orang mau korupsi ga bisa lagi karena sistemnya sudah bagus. Kemudian yang ketiga, barulah penegakan hukum, untuk memberikan efek jera. Tetapi sekali lagi, tiga strategi yang dilakukan oleh KPK ini perlu adanya dukungan dari masyarakat, makanya perlu ada peran serta masyarakat, kalau kita berbicara perang melawan korupsi, itu yang perlu kita perangi ada di hati kita masing-masing.”ungkapnya (17/10/2023). Ia menambahkan bahwa keluarga merupakan peran sentral dalam berbagai kejadian korupsi saat ini, karena korupsi mempunyai dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan. “Karena keluarga memiliki peran sentral, disana anak, suami, istri, saling mengingatkan. Apalagi kalau kita berkaca dengan kejadian-kejadian korupsi yang ada saat ini, banyak juga yang melibatkan keluarga, baik itu suaminya, istrinya, anaknya, dan sebagainya. Makanya kita datang ke sini untuk mengingatkan supaya tidak menyesal, jangan melakukan korupsi, karena kalau sudah korupsi imbasnya luar biasa, bukan hanya kepada keluarganya, tapi juga pada keluarga besarnya, dan juga masyarakat. Korupsi itu korbannya kita semua, makanya kita wajib berperan serta dalam rangka memberantas korupsi. Kami sudah memulai program berintegritas ini sejak 2022. Kami menyasar ke para pejabat, dari gubernur, wakil gubernur, kemudian pejabat eselon 1,2,3 beserta pasangannya. Kemudian di 2023, kami menyasar ke tingkat kabupaten di seluruh Indonesia, kebetulan minggu ini kami ada di Jogjakarta. Minggu depan kami ada di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Kami rutin dalam rangka membangun serta mengingatkan ke masyarakat dan keluarga untuk mari sama-sama kita cegah korupsi.”tambahnya. Bahkan ia kembali menambahkan terkait efektifitas dari program keluarga berintegritas untuk pencegahan korupsi. “Kita untuk melihat efektifitas atau tidaknya program ini, kita ada namanya indeks perilaku anti korupsi. Itu kita update setiap tahun dan itu terjadi peningkatan artinya masyarakat sudah mulai sadar bahwa korupsi adalah musuh bersama kemudian kita cegah. Kemudian kita juga ada SPI (Survey Penilaian Integritas) yang kita ke pemerintah-pemerintah apa yang dilakukannya. Nah itu adalah indikator-indikator kita untuk melihat progres kepada keberhasilan daripada program ini, itu adalah untuk mengecek efektif tidak kegiatan-kegiatan ini, termasuk program yang lain seperti perempuan anti korupsi, desa anti korupsi, tokoh agama, dan lain-lain, itu juga akan dilihat bagaimana mereka berpartisipasi dalam rangka melaporkan, karena kalau kita berbicara partisipasi masyarakat ada 3 yang bisa dilakukan. Di bidang pendidikan, yaitu menjadi penyuluh anti korupsi, kemudian mengingatkan di lingkungannya untuk tidak korupsi. Kemudian di bidang pencegahan, kita berani mengkritik pemerintah, berani memberikan masukan-masukan untuk perbaikan sistem yang ada sehingga ada celah. Kemudian peran serta masyarakat dalam bidang penegakan hukum, masyarakat kita harapkan berani melaporkan, kalau ada kejadian-kejadian atau dugaan-dugaan korupsi berani melaporkan kepada KPK atau aparat penegak hukum yang lain, tetapi satu syarat yaitu tidak boleh diinformasikan kepada siapapun karena harus menjaga kerahasiaan, kita tidak ingin kejadian-kejadian yang sudah ada, orang lapor terus diintimidasi dan sebagainya karena tidak menjaga kerahasiaan. Makanya kami juga ada program kelas pemuda dan LSM bagaimana kami mengajarkan untuk berani melapor bagaimana melapor yang baik seperti itu. Ini adalah program-program untuk memberdayakan masyarakat.”imbuhnya (17/10/2023).